5 Info terbaru KPR 2016

KPR (kredit perumahan rakyat) saat ini membantu masyarakat dalam memiliki rumah idaman mereka. Dari tahun ke tahun, selalu ada saja berita terbaru tentang perkembangan KPR di Indonesia. 

Nah, info menarik apakah tentang  KPR di tahun 2016 ini?

kpr btn

Ada 5 info terbaru tentang KPR di tahun 2016, diantaranya adalah. Mulai dari suku bunga KPR hingga perubahan jangka waktu KPR mengalami perubahan. Tujuan dari perubahan peraturan dalam KPR ini agar masyarakat mudah memiliki rumah idaman mereka sebagai tempat tinggal yang layak huni. 

Diperkirakan pada tahun 2016 ini, industri properti di Indonesia akan mengalami peningkatan. 

Yang menjadi acuan peningkatan sektror ini adalah dukungan dari pemerintah yang telah menerbitkan beberapa paket kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan properti.  

Nah.. Sebelum Anda mengambil keputusan untuk mengambil KPR di tahun 2016 ini. Ayo kita simak terlebih terlebih dahulu, 5 info terbaru KPR di 2016.

1. Perubahan Jangka Waktu KPR

Pengambilan KPR pada tahun-tahun sebelumnya maksimal hanya berdurasi 20 tahun saja. Dan itu artinya bahwa setiap nasabah diperbolehkan mencicil KPR maksimal hanya selama 20 tahun. Di tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai rencana untuk memperpanjang jangka waktu maksimal KPR (kredit pemilikan rumah) dari hanya 20 tahun menjadi 30 tahun.

Menurut info dari Bp. Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembaharuan kebijakan ini bertujuan meningkatkan potensi masyarakat agar bisa mengakses kredit rumah bersubsidi. Dengan mempepanjang jangka waktu, masyarakat akan lebih mudah mencicil dan makin banyak yang menggunakan fasilitas KPR

Tentunya perubahan jangka waktu KPR di 2016 ini bermaksud agar masyarakat untuk berlomba-lomba mengajukan KPR demi memperoleh hunian layak.


2. Suku Bunga KPR Turun

Pemerintah saat ini telah mengeluarkan Program Sejuta Rumah yang bertujuan agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak huni secara murah. Salah satu bukti pemerintah serius dalam menjalankan program ini adalah dengan menurunkan suku bunga KPR

Pemerintah telah menurunkan suku bunga tetap (fixed) dari 7,25 persen menjadi 5 persen. Penurunan suku bunga ini demi membantu keberhasilan Program Sejuta Rumah.

Tentunya, penurunan suku bunga KPR dapat menjadi kabar gembira bagi masyarakat. Apalagi, menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat sedikitnya 25 juta keluarga hingga saat ini tak bisa membeli rumah. Jumlah ini setara dengan 40% penduduk Indonesia. 

Penurunan suku bunga KPR dan program sejuta rumah dari pemerintah diharap mampu mengatasi persoalan mengenai kesulitan masyarakat yang kekurangan dana untuk membayar uang muka rumah serta cicilannya.

Baca juga tentang KPR BTN


3. Pemerosotan Uang Muka KPR

Pemerintah berniat memajukan kesejahteraan masyarakat terbilang sangat serius. Selain menurunkan suku bunga KPR, uang muka rumah juga mengalami kelonggaran. Bank Indonesia memberikan insentif dengan memperlonggar aturan Loan to Value (LTV) dari 80 persen menjadi 70 persen yang berdampak pada penurunan uang muka KPR umum. 

Bagi masyarakat yang ingin mengambil KPR umum (di luar FLPP) bisa membayar uang muka rumah sebesar 20 persen dari harga jual rumah. 

Insentif tersebut memang bertujuan mengangkat pertumbuhan KPR dan juga KPA (Kredit Pemilikan Apartemen). Apalagi di tahun 2016, sektor properti semakin bersinar. 

Pengembang rumah cluster maupun apartemen juga semakin gencar membangun hunian layak. Sehingga antara permintaan dan penawaran pun terjadi keseimbangan.






Baca juga artikel informasi tentang KPR Rumah
  4. Pemberian KPR Swadaya

Apa itu KPR Swadaya? KPR Swadaya ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ingin memiliki hunian namun akses ke KPR FLPP terbatas. Sehingga terciptalah KPR Swadaya ini. 

Sistem kerja KPR ini ialah pemberian kredit dari pemerintah kepada MBR sebesar Rp 30 juta-Rp 50 juta untuk membangun rumah mereka secara swadaya. Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp9,2 triliun untuk FLPP.

Bagi MBR, KPR Swadaya ini membuka kesempatan luas bagi mereka. MBR yang tidak bisa memiliki akses ke KPR FLPP, bisa memiliki rumah sederhana tetapi layak huni. 

Dengan demikian, kelak semua penduduk Indonesia akan mempunyai papan (rumah) yang layak huni selain sandang (pakaian) dan pangan (makanan dan minuman).













 
5. PNS Sudah Kerja Satu Tahun Bisa Ambil KPR

Fakta terbaru KPR yang terakhir adalah perubahan peraturan dalam KPR bukan hanya meringankan MBR saja. Namun, turut memudahkan para PNS dalam memiliki hunian idamannya. 

Bila sebelumnya salah satu syarat mengajukan KPR bagi PNS adalah harus bekerja minimal selama lima tahun dahulu, kini terjadi perubahan. PNS yang baru bekerja minimal satu tahun pun bisa langsung mengajukan KPR

Jelas, kemudahan ini makin mempermudah semua kalangan masyarakat demi memperoleh hunian layak huni.

Anda juga bisa menggunakan kalkulator KPR yang tercantum pada webiste ini.

Silahkan Dibagikan Apabila Artikel Ini Bermanfaat

Related Posts

Previous
Next Post »